Melihat APBN, Melihat Masa Depan

Kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat (Social Welfare) merupakan salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia. Hal ini tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tercermin pada sila ke-lima Pancasila. Kesejahteraan sosial hanya tercapai apabila keadilan telah terwujud. Keadilan tercermin dalam hal pemerataan dan hilangnya ketimpangan. Sepanjang perjalanan Bangsa indonesia, kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan yang tersulit untuk dicapai. Sebagai bangsa yang besar, tidak mudah untuk mencapai titik keseimbangan (keadilan) tersebut.

Lalu, bagaimana cara mencapai titik keseimbangan (keadilan) agar terwujudnya kesejahteraan sosial?

Dalam teori ekonomi, Adam Smith (1776) mengatakan bahwa setiap orang selalu berusaha melakukan aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Hal yang paling fundamental dari aktivitas ekonomi adalah memberikan (terciptanya) keuntungan atau dampak positif bagi society. Social welfare akan tercapai apabila keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan bagi society, bukan keuntungan pribadi atau golongan. Semakin banyak orang yang mampu berkontribusi untuk memberikan keuntungan bagi society, maka semakin baik tingkat social welfare yang akan tercipta. Jadi, kunci untuk mewujudkan social welfare adalah meningkatkan kemampuan setiap orang untuk berkontribusi bagi society.

Lalu, bagaimana cara meningkatkan abillity (kemampuan) setiap orang?

Jawaban paling sederhananya adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh akses layak terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, dan fasilitas mendasar lainnya. Dengan abillity (kemampuan) yang dimiliki, maka setiap orang dapat berkontribusi bagi society, yaitu pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat (social welfare) merupakan sebuah keniscayaan atau keharusan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus mengacu pada kesejahteraan rakyat. Namun, pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini memerlukan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut yang direncanakan oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seorang British Economist terkenal bernama John Maynard Keynes dengan teori siklus arus uang (circular flow of money) menyatakan bahwa peningkatan belanja (spending) akan meningkatkan pendapatan (earnings). Sejalan dengan ide Keynes tersebut, pemerintah melalui APBN-nya selalu berusaha untuk meningkatkan belanjanya (spending) agar pendapatan (earnings) juga meningkat. Peningkatan belanja dan pendapatan setiap tahunnya tersebut dapat dilihat pada https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1178

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap belanja dan pendapatan pemerintah, yaitu selalu terjadi defisit anggaran setiap tahunnya. Defisit anggaran terjadi akibat belanja yang lebih besar daripada perolehan pendapatan. Sampai dengan APBN 2017 pun masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 330,2 T, dengan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 T sementara belanja negara sebesar Rp. 2.080,5 T.

Selain itu, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan primer (the primary budget balance). Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, diluar pembiayaan bunga utang. Pada APBN 2017, keseimbangan primer masih defisit sebesar Rp. 109 T. Defisit keseimbangan primer pemerintah ini terjadi mulai tahun 2012.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit keseimbangan primer ini menandakan bahwa selama ini pemerintah Indonesia meminjam uang bukan digunakan untuk investasi, tetapi untuk membayar suku bunga. Artinya, selama ini pemerintah melakukan prinsip “gali lobang tutup lobang” selaras dengan lagu Bang Haji Rhoma Irama. Sementara itu, menurut Kepala Bapenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa defisit ini bisa dihilangkan dengan cara menurunkan belanja atau menaikan penerimaan negara.

Oleh karena itu, kini pemerintah mulai lebih banyak menggunakan uang untuk berinvestasi. Investasi tersebut dapat tercermin pada fokus pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Pembangunan infrastruktur terbagi menjadi dua, yaitu hard infrastructure dan soft infrastructure. Hard infrastructure misalnya pembangunan sarana transportasi dan telekomunikasi, sedangkan soft infrastructure misalnya pembangunan manusia dan institusi.

Lalu, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu?

Dari pokok kebijakan APBN 2017 dapat terlihat bahwa anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dan anggaran kesehatan sebesar 5%, artinya seperempat dari APBN 2017. Menurut saya pribadi, pembangunan soft infrastructure ini seharusnya bisa memiliki ruang gerak fiskal yang lebih. Karena, kita semua tahu bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, terlebih lagi banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami stunt (kerdil).

Soft infrastructure merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable (berkelanjutan) dan inclusive (menyeluruh). Manusia yang berintegritas dan berpendidikan tinggi, serta institusi yang baik merupakan kunci untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat terlihat dari negara-negara maju yang memiliki soft infrastructure yang baik. Soft infrastructure yang baik akan menciptakan hard infrastructure yang baik, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan ekosistem ekonomi yang baik pula. Jika, ekosistem ekonomi telah berjalan dengan baik dan seimbang, maka kesejahteraan sosial pun dapat terwujud.

Kesejahteraan sosial tersebut nantinya dapat terlihat dari gini coefficient (gini ratio atau gini index), yaitu ukuran terhadap kesenjangan pendapatan atau kekayaan. Semakin mendekati nol, maka semakin kecil tingkat kesenjangan sosial. Merujuk pada kebijakan pemerintah yang kini memprioritaskan penggunaan anggaran untuk berinvestasi baik untuk pembiayaan hard infrastructure atau soft infrastructure, maka gini coefficient Indonesia pun ikut membaik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2016 gini ratio Indonesia sebesar 0,397 artinya menurun apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2015 sebesar 0,408 dan bulan September 2015 sebesar 0,402.

Berdasarkan hal tersebut, maka saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa kebijakan yang tepat sasaran terkait belanja negara dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yang tercermin dari angka gini coefficient yang membaik. Oleh karena itu, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban APBN yang baik adalah salah satu kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, bahkan untuk bertransformasi menjadi negara maju. Program-program APBN tidak boleh diintervensi oleh hal-hal politik. Walaupun sesungguhnya APBN merupakan instrumen ruang gerak politik dan ruang gerak ekonomi. Politik dan ekonomi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Politik dapat tunduk terhadap ekonomi, misalnya saat terjadi krisis keuangan. Sementara itu, ekonomi dapat pula tunduk terhadap politik, misalnya saat terjadi pergantian pemerintah sehingga program-program ekonomi pun ikut berganti. Atau kebijakan ekonomi biasanya dipengaruhi oleh kondisi politik.

Saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah keseimbangan antara ekonomi dan politik, sehingga APBN dapat digunakan sebagai amunisi yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Selaras dengan teori Adam Smith yang saya tulis diawal artikel ini, bahwa Social welfare akan tercapai apabila keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan bagi society, bukan keuntungan pribadi atau golongan. Semakin banyak orang yang mampu berkontribusi untuk memberikan keuntungan bagi society, maka semakin baik tingkat social welfare yang akan tercipta.

Nah, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus berkontribusi aktif dan berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kita dapat berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, misalnya menjadi pelaku usaha, pegawai yang produktif, pelajar yang teladan, pejabat yang amanah, dll. Karena, social welfare hanya dapat tercipta apabila setiap orang dapat berkontribusi positif bagi society. Jadi, dengan melihat APBN yang baik kita berharap dapat melihat masa depan yang lebih baik pula bagi Bangsa Indonesia. Aamiin.

Referensi:

https://m.tempo.co/read/news/2016/08/18/090797071/keseimbangan-primer-sudah-memburuk-sejak-sebelum-2012

https://stateimpact.npr.org/new-hampshire/2011/10/26/infrustructure-soft-and-hard/

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=908

https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1280

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1178

http://www.budget.gov.au/2014-15/content/glossy/welfare/html/welfare_01.htm

http://www.kemenkeu.go.id/APBN2017

http://www.usbe.umu.se/digitalAssets/8/8218_ues726.pdf

http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm

Jika Aku Menteri Keuangan, Aku Akan...

https://www.youtube.com/watch?v=M_oJtNvoyZ4

www.youtube.com/kemenkeuri

#SadarAPBN 

#KemenkeuTepercaya

Mengejar Dunia Kekinian

Ungkapan dunia yang terasa semakin sempit kian menjadi kenyataan. Hadirnya era internet di tengah-tengah masyarakat telah mengubah peradaban umat manusia. Internet mampu membuat sesuatu yang dekat menjadi jauh, dan sebaliknya, mengubah sesuatu yang jauh menjadi dekat. Salah satu aktivitas utama manusia, yaitu aktivitas ekonomi pun termasuk sesuatu yang harus beradaptasi dengan perubahan zaman tersebut. Aktivitas ekonomi konvensional perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan berubah menjadi lebih digital yang penuh teknologi. Uang sebagai nadi dari aktivitas ekonomi pun ikut berevolusi menjadi digital. Kemudahan, kenyamanan, keamanan, kecepatan dan ketepatan menjadi alasan utama. Digitalisasi dan mobilisasi telah berubah menjadi sebuah kebutuhan "kekinian" yang sangat krusial. Atas dasar tersebut, demi menjaga kestabilan dan meningkatkan perekonomian Indonesia, maka kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman tersebut. Hal ini diperlukan agar Bangsa Indonesia tidak menjadi Bangsa yang tertinggal.

Oleh karena itu, kali ini saya akan menulis artikel yang bertemakan Smart Money Wave dalam rangka mendukung program kerja Gerakan Nasional Non Tunai (Less Cash Society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan NET Mediatama Indonesia. Selamat membaca yaa..

Revolusi Industri

Saat ini, dunia sedang mengalami masa transisi dari revolusi industri dunia ketiga yang berbasis IT menuju revolusi industri dunia keempat yang berbasis digital. Revolusi industri bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Revolusi industri tercipta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri selalu terwujud dalam bentuk inovasi, ide, dan kreativitas yang bersifat pembaharuan. Revolusi industri identik sebagai pertanda akan kemajuan sebuah zaman. Dalam sejarah peradaban umat manusia, revolusi industri telah terjadi sebanyak tiga kali. Anda pasti mengetahuinya kan?

Revolusi industri pertama terjadi saat ditemukannya mesin uap pada abad 17. Tenaga mesin uap tersebut perlahan-lahan menggantikan tenaga manusia pada industri tekstil, sehingga produktivitas menjadi lebih meningkat. Puncaknya terjadi saat terciptanya lokomotif komersial dengan tenaga mesin uap. Lokomotif tersebut merupakan lokomotif pertama di dunia, yang dibangun di Inggris. Kemudian, revolusi industri dunia kedua terjadi saat Alexandre Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876 dan Thomas Alva Edison menemukan listrik pada tahun 1882. Electricity dan magnetism ini seolah-olah mampu mengubah dunia dengan cepat dan manfaatnya masih dirasakan hingga saat ini. Revolusi industri dunia ketiga terjadi ketika ditemukannya komputer dan teknologi informatika. Sekali lagi, revolusi industri ini mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Revolusi industri ketiga ini menciptakan otomatisasi produksi secara besar-besaran.

Sedangkan, revolusi industri dunia keempat atau Industry 4.0 dimulai saat ditemukannya internet. Revolusi digital menawarkan peningkatan efektivitas dan efisiensi yang lebih kompleks. Para ahli memprediksi bahwa seluruh aktivitas industri dan mesin-mesin akan terhubung dengan internet, sehingga dunia menjadi sangat digital. Dengan hadirnya koneksi internet, maka dunia akan memasuki era baru, yaitu era Digital Economy. E-commerce adalah salah satu contoh produk sederhana dari Digital Economy dan Industry 4.0.

Banyak ahli di dunia yang menyatakan bahwa revolusi digital ini menciptakan disruptive innovation, yaitu inovasi yang menciptakan kegaduhan, karena mengganggu industri yang telah ada sebelumnya. Industri yang tidak mampu bertahan dari disruptive innovation ini pada akhirnya akan kalah dan menghilang tergerus oleh zaman. Revolusi digital berdampak pada hampir seluruh industri yang ada di dunia, tidak terkecuali pada industri keuangan.

Industri Keuangan

Industri keuangan dituntut untuk terus berinovasi dan berubah menjadi semakin digital agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, industri keuangan saat ini sedang bertranformasi dari proses bisnis konvensional menjadi bisnis keuangan yang berbasis teknologi dan digital atau biasa disebut financial technology (FinTech). Dengan hadirnya FinTech, maka aktivitas proses keuangan konvensional seperti menabung, transfer, menanam saham, pinjaman kredit, transaksi dan aktivitas keuangan lainnya kini dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, nyaman, tepat dan cepat. Kita tidak perlu repot-repot mendatangi kantor cabang lembaga keuangan atau mesin ATM. Hanya dengan sebuah Smartphone ditangan Anda, maka seluruh aktivitas keuangan dapat dilakukan. Perbankan dan seluruh fiturnya seolah-olah telah berpindah ke dalam sebuah Smartphone. Now, your smartphone is your wallet, and your smartphone is also your bank.

Bahkan, dengan hadirnya internet dan teknologi, industri keuangan semakin mudah terintegrasi dengan berbagai industri lainnya. Hal ini menciptakan fitur-fitur layanan baru yang semakin meningkatkan performa dan kapasitas dari industri keuangan itu sendiri. Produk dari Fintech seperti Crowdfunding dan sistem peer-to-peer lending (P2PL) telah berkembang pesat. Crowdfunding merupakan produk FinTech yang mampu mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Crowdfunding memungkinkan peminjam memperoleh dana dengan cepat dan bunga yang lebih kompetitif, sementara pemilik dana memperoleh return yang lebih baik sesuai profil resiko. Begitu pula sistem P2PL yang menjadi aplikasi platform (media penghubung) antara peminjam dan pemberi pinjaman (investor). Berbeda dengan industri keuangan yang konvensional, FinTech ini memberikan layanan  melalui aplikasi yang cepat, mudah dan persyaratan yang tidak rumit. Now, your smartphone becomes your angel hehehehe..

Smart Money Wave

Nah, apabila membicarakan industri keuangan dan aktivitasnya, maka tidak lengkap tanpa membicarakan tentang uang. Uang merupakan pusat dari industri keuangan, baik lembaga keuangan konvensional atau pun FinTech Company. Dalam sejarahnya, uang tercipta untuk menggantikan peran dari sistem barter. Kini, di era digital peran uang fisik semakin berkurang. Perlahan namun pasti, peran uang fisik mulai tergantikan oleh Digital Money, E-Money, atau bahkan Mobile Money. Inilah yang mungkin menjadi awal dari era Smart Money Wave.

Smart Money Wave telah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat urban dan perkotaan. Tuntutan terhadap gaya hidup yang semakin sibuk dan fleksibel, menawarkan smart money menjadi sebuah solusi dan kebutuhan.

Sebagai contoh sederhana penggunaan e-money di Jakarta. Dengan sebuah kartu e-money Anda tidak perlu takut dompet tertinggal. Anda dapat menaiki Commuter Line atau Bus Transjakarta, membayar jalan tol, makan di restoran, atau berbelanja di beberapa store, asalkan dengan syarat saldo Anda mencukupi hehehe..

Penggunaan e-money ini dapat berpindah tangan dan tidak mengenal expire date. Pengisian saldonya pun tergolong mudah. Anda dapat melakukannya via mesin ATM, minimarket, atau bahkan kini tersedia dalam bentuk mesin EDC. Jika Anda beruntung dan peka, maka Anda dapat memperoleh banyak promo atau diskon dari penggunaan e-money ini loh..

Nah, apabila Anda tidak memiliki banyak waktu luang untuk beraktivitas di luar karena kesibukan, Anda dapat bertransaksi menggunakan Digital Money atau Mobile Money via berbagai aplikasi di Smartphone. Anda juga dapat membeli pulsa, tiket, atau bahkan membayar tagihan-tagihan rutin.

Bagi consumers, selain menawarkan kemudahan dan kenyamanan, transaksi non-tunai juga bermanfaat dalam mempercepat waktu transaksi, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan mengurangi berbagai resiko. Resiko terhadap kesalahan nominal transaksi atau salah hitung, resiko terhadap uang kotor, lecek, atau robek sehingga tidak dapat digunakan. Penggunaan transaksi non tunai ini juga memiliki banyak manfaat  terhadap transparansi publik, seperti mencegah praktik tindakan ilegal penggunaan uang palsu, penghindaran pajak, atau bahkan praktik pencucian uang.

Ya, penggunaan uang tunai fisik telah berkurang. Dengan sebuah kartu dan sebuah Smartphone, Anda dapat melakukan transaksi apa pun, kapan pun dan dimana pun. Sekali lagi, asalkan saldo Anda mencukupi yaa hehehe..

Challenge

Fenomena berkurangnya penggunaan uang tunai fisik ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi regulator di Indonesia. Misalnya, masalah terkait perpajakan atas transaksi online, industri FinTech yang harus diawasi OJK, atau transaksi-transaksi non-tunai yang harus diketahui oleh Bank Indonesia. Saat ini, Smart policymaking oleh regulator sangat dibutuhkan sebagai respon terhadap era digital yang semakin krusial.

Sebagai contoh, regulator harus mampu merespon keamanan digital consumers dan mencegah terjadinya monopoli oleh beberapa perusahaan berbasis digital. Regulator juga harus mewaspadai dampak negatif dari era digital yang dapat menggeser nilai-nilai budaya di masyarakat. Belum lagi apabila dunia mengalami krisis akibat Digital Economy yang mungkin suatu saat mencapai batasnya. Regulator harus mencari solusi dan bersiap menghadapinya.

Bukan hanya regulator dan pelaku industri keuangan yang harus peduli dengan perubahan zaman ini. Kita sebagai consumers pun harus peduli terhadap perubahan-perubahan ini. Dalam dunia digital, masalah privacy, cyber-security, dan liability menjadi perhatian utama.

Pernahkah Anda mendapati terms and conditions ketika membuat sebuah akun via internet? Pernahkah Anda sadar mengapa mesin pencari Google bisa mengetahui keberadaan kita dimana? Atau pernahkah Anda menerima e-mail berisi promosi iklan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Anda? Ya, saat ini kita telah memasuki era Big Data. Dalam era digital ini, privacy semakin sulit dijaga dan menjadi bagian dari publik. Sebagian besar perusahaan-perusahaan saling bertukar data dan informasi. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan statistik dalam menganalisis perilaku konsumen serta pengembangan produk.

Potensi dan Peluang Indonesia

Sayangnya.. di Indonesia, kehidupan yang futuristik ini hanya dialami oleh mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan generasi yang melek teknologi. Sungguh ironis, jika melihat data bahwa unbanked (orang yang tidak terakses layanan jasa keuangan) di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut data World Bank di tahun 2014, orang Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan hanya mencapai 36%.  Bandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki  jumlah bankable people yang tinggi. UK memiliki akses terhadap layanan keuangan tertinggi di dunia yang mencapai 99%, diikuti oleh USA sebanyak 94%. Bandingkan pula dengan negara tetangga kita seperti Malaysia yang akses terhadap layanan jasa keuangannya bisa mencapai 81%. Artinya kita masih memiliki hidden market yang sangat besar.

Padahal, menurut data World Bank tahun 2015 jumlah pengguna smartphone di Indonesia bisa mencapai angka 338 juta, artinya 1 orang memiliki lebih dari 1 smartphone. Anda dapat melihat sendiri, mulai dari pejabat, konglomerat, pegawai kantoran, pelajar hingga pedagang kaki lima semuanya memiliki smartphone. Tidak mengenal batasan usia dan status sosial. Sedangkan, pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 menurut data Internet Live Stats mencapai lebih dari 53 juta jiwa. Internet users di Indonesia ini menempati peringkat 12 dari 201 negara di seluruh dunia. Namun, penggunaan smartphone dan internet di Indonesia masih belum digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif. Lebih di dominasi oleh penggunaan social media.

Dengan fakta-fakta tersebut, maka perlu usaha untuk menggapai unbanked di Indonesia. Diperlukan pendekatan people-to-people terhadap masyarakat agar mau mengakses layanan jasa keuangan. Pendekatan people-to-people dengan menempatkan seorang agen oleh perbankan atau FinTech Company perlu didukung. Hadirnya agen dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan. Selain itu, era digital mendorong perbankan untuk menutup kantor-kantor cabangnya. Hal ini bukan karena menurunnya jumlah nasabah, tetapi karena berubahnya perilaku nasabah. Sehingga industri keuangan tidak perlu repot-repot mendirikan kantor cabang untuk menggapai nasabahnya.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya fenomena Smart Money Wave ini, mampu mengubah unbanked untuk memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, bahkan hingga memiliki akun di perbankan. Salah satu manfaat membuka rekening di Bank adalah membuat orang lebih mampu me-manage keuangannya. Ada perumpamaan bila orang Indonesia cenderung gatal untuk melakukan konsumsi jika melihat uang fisik. Dengan fenomena Smart Money Wave mampu membuat orang lebih bijak dalam bertransaksi dan menghargai uang sebagai hasil kerja keras. Fenomena ini juga mampu membangun perilaku disiplin dan tertib di masyarakat, karena digitalisasi merupakan sesuatu yang dibangun oleh sistem.

Digital economy mampu membantu perusahaan untuk memperluas pasar sekaligus menurunkan cost, sehingga price yang diperoleh consumers dapat menjadi lebih murah. Harga-harga murah (penurunan inflasi) di era digital ini diharapkan memicu konsumsi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi pun diharapkan meningkat. Perputaran uang pun menjadi lebih cepat di era digital ini. Digital economy yang sangat lekat dengan generasi muda sesungguhnya dapat menguntungkan Indonesia yang sedang mengalami Demographic Bonus. Digital economy juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan membantu pertumbuhan Small and Medium-Sized Entreprises (SME) di Indonesia. Digital economy  dapat meningkatkan inklusi keuangan dan meningkatkan aktivitas perekonomian di masyarakat. Sehingga lebih jauh lagi, digital economy ini diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Nah, dengan banyaknya manfaat dari transaksi non-tunai dan potensi yang dimiliki Indonesia, maka tidak ada alasan untuk tidak mengejar gaya hidup futuristik tersebut. Ini bukan tentang kemewahan atau hanya soal gaya-gayaan mengejar dunia "kekinian". Tetapi, Less Cash Society ini dapat menjadi sebuah gerakan bersama dimana setiap orang dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Mari berkontribusi bersama untuk Bumi Pertiwi Tanah Air Indonesia tercinta..

Salam GNNT! :)

Referensi :

http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/riset/Documents/0e154bfb9c7e4f259480486cabce3470LCSPerekonomian.pdf

http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS?end=2015&locations=ID&start=2015&view=bar

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/indonesia

https://ekon.go.id/ekliping/view/butir-sambutan-menko.935.html

http://history-world.org/Industrial%20Intro.htm

http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202016/WDR2016_Concept_Note.pdf